Jokowi Minta Warga Aktif Kritik, Anggota DPR: Tak Satu Kata dengan Perbuatan,Warga Yang Kritik Kena UU ITE

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah, tidak satu kata dengan perbuatan.



Pasalnya, ia berpandangan bahwa pemerintah saat ini justru antikritik di mana masyarakat yang melakukan kritik ditangkap dan disangkakan pidana. "Antikritik, banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah. Tidak satu kata dengan perbuatan. 


Omongnya tidak antikritik, tapi membiarkan polisi tangkap mereka yang kritik pemerintah," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/2/2021). 


Ia melanjutkan, upaya pemerintah untuk membendung kritik dari masyarakat juga tidak hanya menangkap dan menjebloskan ke penjara.


Menurut dia, sikap antikritik pemerintah juga ditunjukkan dari adanya buzzer atau pendengung yang dibuat dengan tugas melakukan perundungan atau bully terhadap mereka yang menyampaikan kritik. "Akibatnya, rakyat takut menyampaikan kritik," ujarnya. 


Benny mengambil contoh sikap antikritik pemerintah yang masih berlanjut hingga sekarang. Salah satunya adalah sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. 


Dari sikap tersebut, ia menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo seolah tidak konsisten membangun citra pro rakyat yang telah tersemat selama ini. 


"Kalau Presiden konsisten menjadi presiden yang pro rakyat, presiden yang mendengarkan rakyat, maka Presiden Jokowi harus mengoreksi sikapnya yang tidak ingin Pilkada serentak 2022 dan 2023," imbuhnya.

Belum ada Komentar untuk "Jokowi Minta Warga Aktif Kritik, Anggota DPR: Tak Satu Kata dengan Perbuatan,Warga Yang Kritik Kena UU ITE"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel